300 UMKK Kumpul

 Rabu (24/7), berkumpul sekurangnya 300 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Hotel Aston Kupang. Rekan-rekan penyedia kebutuhan sehari-hari itu diajak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk bergabung dalam sistem belanja digital pemerintah yang sering disebut Katalog Elektronik.

Dalam Penjelasan awal Iwan Herniwan selaku Sekretaris Utama LKPP disebutkan, niat pemerintah untuk mengajak sebanyak-banyaknya pelaku usaha daerah baik perorangan maupun yang berbadan hukum, untuk segera mendaftar dalam Katalog Lokal milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mewakili Kepala LKPP RI, Iwan berusaha menjelaskan peran dan tugas lembaganya dalam bahasa yang sederhana kepada seluruh peserta kegiatan bertajuk ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik.’

Untuk memudahkan proses pendaftaran, LKPP bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT menghadirkan Dinas Koperasi untuk ikut membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang untuk kebutuhan informasi seputar kewajiban pajak bagi para pengusaha ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Tidak lupa dihadirkan juga narasumber dari perwakilan penyedia yang sudah sukses menayangkan produk mereka dan mendapatkan manfaat dari transaksi melalui katalog lokal.

Pada sesi siang harinya, dilakukan demo pendaftaran menggunakan akun  layanan Sistem Pengadan Secara Elektronik. Syaratnya mudah, cukup dengan upload Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Berusaha, e-mail dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setelahnya akan diarahkan mengisi form lainnya yang harus juga dilengkapi untuk diverifikasi dalam Sistem informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Dengan akun itu, penyedia lokal bisa langsung mendaftar dalam katalog lokal pemerintah daerah setempat.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake menyampaikan apresiasinya atas keseriusan LKPP membantu pemerintah daerah ÿang memiliki 22 kabupaten dan satu kota ini. Karena, pada awal Bulan Juli ini Sekretaris Utama LKPP sudah datang juga ke Kota Kupang bersama timnya dalam Kegiatan Rakor Bidang Pengadaan Barang dan Jasa bersama seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur. Penjabat Gubernur Ayodhia melihat kedatangan kembali LKPP dalam pendampingan khusus selama dua hari ke depan ini sebagai sebuah bentuk perhatian yang serius, wujud akselerasi untuk mempercepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui katalog lokal. Untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamanatkan minimal 40 persen belanja pemerintah menggunakan produk dalam negeri melalui peningkatkan partisipasi masyarakat umum serta pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan, termasuk monitoring pelaksanaan program tersebut.

Sejauh ini, dengan bimbingan LKPP, Pemerintah Provinsi NTT sudah memiliki katalog lokal sendiri sejumlah 33 etalase dengan total 496 penyedia yang berhasil onboard dan menayangkan hingga sebanyak 12.575 produk barang maupun jasa yang siap ditransaksikan. Pemerintah Provinsi NTT terus berkolaborasi dengan banyak mitra guna meningkatkan jumlah penyedia UMK dan Koperasi agar aktif memanfaatkan metode belanja elektronik ini.

Untuk diketahui, sampai dengan 30 Juni 2024, Pemerintah Provinsi NTT telah mencatatkan belanja melalui metode e-Purchasing sebesar lebih dari 275 milyar rupiah. Terdiri dari belanja senilai 272 milyar rupiah menggunakan katalog elektronik dan 3 milyar rupiah menggunakan Mbiz Market. Nilai belanja melalui metode ini terus meningkat setiap tahunnya sejak awal launching katalog lokal dan Bela Pengadaan bersama LKPP di Kupang pada tanggal 27 Januari 2022 lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Yohan selaku  Anggota Komisi XI DPR RI asal Daerah Pemilhan NTT Satu turut menyampaikan harapannya. Sebagai Keynote Speecher kegiatan, Ahmad Yohan turut mengungkapkan penghargaannya kepada Penjabat Gubernur NTT dan LKPP yang terus berusaha menata ekonomi daerah. Disebutkan tiga problem utama UMKM dan Koperasi yaitu modal, kapasitas serta pasar. Ia berharap persoalan stigma kemiskinan NTT dapat dijawab dengan usaha pemberdayaan UMKM. Sebagai mitra kerja pemerintah ia bersedia mendukung bersama mitra perbankan, menekan angka pengangguran sekaligus angka kemiskinan. Banyak potensi produk bahan baku kita yang bisa dijual hingga mendunia ke luar negeri.

Kagiatan ini akan dilanjutkan besok hari dengan menghadirkan pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen asal seluruh perangkat daerah provinsi. Sampai jumpa besok lagi.

Lucius Widodo Luly,S.STP,MA

Analis Kebijakan Ahli Muda

Hidup Yang Tidak Diperiksa Ulang, Tidak Pantas Dihidupi (Sokrates, 470-399 SM)