Warta Biro PBJ

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT

Yanes saat memaparkan materinya di Ruang Rapat Biro PBJ NTT, Jumat (23/07/2021).
Yanes saat memaparkan materinya di Ruang Rapat Biro PBJ NTT, Jumat (23/07/2021).

Tim Implementasi Bela Pengadaan yang diketuai oleh Drs.Bambang Ardi Sage,M.Si menggelar rapat internal bersama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Siprianus K. Kelen,Sos,M.Si. Kali ini, agenda rapatnya terkait Implementasi Bela Pengadaan, NTT “Berlari” (berbelanja daring) bertempat di ruang rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT, Jumat (23/07/2021).

Kegiatan rapat terbatas itu diikuti oleh hampir seluruh karyawan pada unit kerja yang menangani fungsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Provinsi NTT itu. Tampak Kabag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Ronis A. Mayopu,S.Sos,M.Si, Kasubag Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Lucius W. Luly,S.STP,MA, Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Demy Ku,S.H,  Kasubag Pengembangan Sistem Informasi,  Dra.Lily Y.R. Bhasarie, Kasubag Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Yanes G. Panie,SSTP,M.Pub.Pol, Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Merry Theresia Sius,SE,MM, Kasubag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan barang dan Jasa, Yohanes K. Kaha,S.Sos,MPA bersama beberapa aparatur lainnya.

Kehadiran Program Bela (Belanja Langsung) Pengadaan menawarkan kemudahan dalam belanja pemerintah serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK). Melalui Program Bela Pengadaan ini, diharapkan mampu diberikan stimulus terhadap perekonomian di tengah kondisi pandemi Covid-19.  

Seperti sudah diketahui, salah-satu tujuan pengadaan/barang jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden adalah untuk meningkatkan peran serta UMKK. Salah-satu upaya nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendorong UMKK untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan barang maupun jasa pemerintah.

Dalam Rapat  tersebut Yanes Panie selaku pembawa materi menjelaskan bahwa pada saat pandemi dan pasca pandemi Covid-19 banyak proyek besar berisiko mangkrak. Namun sebaliknya, proyek-proyek kecil yang digarap oleh UMKK lebih feasible, lebih tangguh secara ekonomi di tengah perekonomi dunia yang sedang melambat. Kecilnya angka partisipasi UMKK di NTT disebabkan karena sedikitnya jumlah mereka yang teregistrasi dalam aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Saat ini baru terdata 1.931 atau sebesar 1,85% dari total 104.157 UMKM di Provinsi NTT. Selain itu, ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga mewajibkan untuk dipenuhinya angka minimal 40% terhadap penggunaan produk UMKK dan Produk Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Kasubag Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa itu memberikan penekanan pada pesan regulasi terbaru, agar semua anggota tim mendukung program pemerintah yang baik itu. Pada saat yang sama, penegasan dalam program anyar itu juga dapat memberikan efek pelayanan yang berkualitas dan turut serta mendorong pertumbuhan UMKK di daerah, khususnya NTT tercinta ini. Saat ini LKPP telah memberikan rekomendasi kepada setidaknya 12 platform usaha. Salah-satu yang terbaik adalah Mbiznet yang sudah melayanani 8 provinsi lainnya.

Pada akhir rapat khusus Tim Persiapan Pelaksanaan Bela Pengadaan tersebut, dicatat setidaknya lima hal penting terkait penerapan Bela Pengadaan di NTT. Lima hal dimaskud terkait peran Mbizmarket sebagai salah-satu e-comerce yang mendapatkan rekomendasi LKPP RI. Pertama, alur kerja Mbizmarket dan Bela Pengadaan akan saling terintegrasi, sehingga para PP/PPK dari setiap perangkat daerah dapat bertransaksi dan bernegosiasi secara langsung dengan pelaku UMKK di dalam platform tersebut; Kedua, Mbizmarket dapat mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi, karena semua transaksi akan tercatat secara digital dan transparan; Ketiga, Mbizmarket sendiri sudah terdaftar sebagai mitra toko daring di Bela Pengadaan sejak Tahun 2020; Keempat, keberadaan Bela Pengadaan bertujuan untuk mendorong semua UMKK untuk Go Digital, bergabung dalam marketplace. Hal ini menjadikan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih inklusif dan meningkatkan produksi dalam negeri, juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; dan Kelima, Mbizmarket menyediakan tiga pilihan metode pembayaran yaitu CC (Credit Card), CBC (Cash Before Delivery) dan TOP (Terms Of Payment) dimana semuanya bisa menggunakan Bank Daerah. Karenanya, Bank Daerah dapat menambah nasabah baru dan pada akhirnya juga ikut berpartisipasi dalam mendorong UMKK di NTT untuk go digital.

 

 

Ignas O. Bewat

Artikel Lainnya :

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

ProvinsiN T TNusa Tenggara Timur
Alamat
Sayap Timur Gedung Sasando Lt.2
Jl. El Tari No.52
Kota
Kupang
Nusa Tenggara Timur
Indonesia