Rapat Inventarisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si, membuka secara resmi kegiatan Rapat Inventarisasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi NTT yang dihadiri oleh 55 peserta yang mewakili SKPD Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan perwakilan Kabupaten/Kota pengelola dana Tugas Pembantuan, bertempat di Hotel Sylvia-Kupang, Selasa 7 Juni 2016, tepat pukul 08.00 WITA.

Bertindak sebagai salah satu narasumber pada pelaksanaan kegiatan rapat inventarisasi ini, yaitu Kasubdit Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Dra. Waode Siti Armini Rere, MS.i dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, yang membawakan materi tentang “Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

Menurutnya, semangat Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru adalah mendudukkan kembali urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan ketiga asas yang dikenal sebagai asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ia juga menambahkan bahwa peralihan sebagian dan atau seluruh urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pendidikan menengah, kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi perlu segera disosialisasikan di level Kabupaten/Kota.

Selain itu, hadir pula pejabat yang mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Kupang dan Kantor Pengelola Kekayaan Negara Kupang yang membawakan materi terkait Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Negara. Khususnya aset negara yang berhubungan dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kegiatan rapat inventarisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota tepat pukul 16.00 WITA.